Komisi X Minta Pendidikan Moral Pancasila Masuk dalam Mata Pelajaran

20-01-2017 / KOMISI X

 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadikkan Pendidikan Moral Pancasila sebagai mata pelajaran disekolah, hal itu menurutnya guna mengingatkan kembali kepada anak bangsa arti pentingnya Pancasila.

 

“Artinya ini kembali ke penguatan NKRI, ini merupakan salah satu indikator terpenting bagaimana mewujudkan revolusi mental yang dicanangkan Presiden. Revolusi mental bisa dimulai dengan kembali dimasukkan moral Pancasila di sekolah-sekolah,” ungkap Sutan disela-sela rapat kerja dengan menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemndikbud) Muhadjir Effendy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/01/2017).

 

Selain itu, Politisi partai Gerindra tersebut juga meminta Kemendikbud selain mewujudkan revolusi mental juga memastikan program wajib  belajar  12 tahun bisa terlaksana, karena dirinya program itu merupakan kebutuhan Indonesia di era Masyaraakt Ekonomi ASEAN (MEA).

 

“Wajib belajar 12 tahun sudah kebutuhan tidak bisa ditawar, karena kalau tidak saya khawatir generasi selanjutnya tidak bisa bersaing dan malah tersingkir tidak mendapatkan kesempatan kerja karena tidak memiliki kemampuan yang baik. Jangan sampai nanti hanya jadi bangsa yang menumpang di daerahnya sendiri,”katanya

 

Di tempat yang sama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Instruksi Presiden No 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Dalam Inpres yang diterbitkan 6 Desember 2016 itu tertuang tujuan GNRM adalah memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong.

 

“Revolusi mental di bidang pendidikan menjadi perhatian serius Mendikbud. Salah satunya melalui gerakan penguatan pendidikan karakter (PPK) yang tahun ini sudah dimulai dengan percontohan di 542 sekolah. Lima nilai utama yang didorong dalam PPK adalah nasionalisme, religius, integritas, kemandirian, gotong royong dan nasionalis,”ungkapnya.

 

Mendikbud mengatakan tiga pilar penguat gerakan PPK adalah sekolah, keluarga dan masyarakat. Untuk itu sinergitas ketiga entitas itu didorong memberikan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang mentalitas anak-anak pada usia pendidikan dasar, yakni yang masih sekolah di SD dan SMP. "Tiga pilar itu merupakan ekosistem pendidikan yang paling menentukan penguatan pendidikan karakter,” ia menandaskan. (rnm,mp) foto : Kresno/mr.

BERITA TERKAIT
Fikri Faqih Terima Aspirasi Forum Guru Honorer dan PPPK di Jateng, Berharap Solusi Atas Persoalan Kepegawaian
17-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keresahan tengah dirasakan ratusan guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Jawa Tengah. Persoalan...
Once Mekel Apresiasi Terbitnya Permenkum Royalti, Fondasi Hukum Pertunjukan dan Musisi Nasional
17-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Elfonda Mekel, menyampaikan apresiasi atas terbitnya beleid Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor...
Pidato Presiden Tempatkan Pendidikan, Kesehatan, dan Keadilan Sosial Fondasi Utama Indonesia Emas 2045
15-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia,...
Pendidikan Tulang Punggung Utama Menuju Indonesia Emas 2045
15-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengingatkan bahwa pendidikan adalah tulang punggung utama dalam...